Berburu Sekolah Favorit

Oleh: Muhamad Imron
Tanpa disengaja saya membaca tulisan yang terpampang di sebuah situs universitas Kampus Kuning, seperti dikutip, di Jakarta, Senin (3/5/2010). "…Saya dari keluarga tidak mampu, memiliki daya juang yang tinggi, bisakah kuliah di Universitas Indonesia (UI)?...". Pertanyaan yang cukup menggelitik itu nampaknya menjadi representasi bagi para siswa yang baru lulus Ujian Nasional (UN) lainnya di Indonesia. Jika beberapa waktu lalu para siswa dipusingkan dengan kelulusan, saat ini konsentrasi mereka ditujukan ke mana mereka akan melanjutkan. Dan memilih sekolah lanjutan nampaknya bukan persoalan yang mudah, karena ia sangat erat kaitannya dengan masa depan dirinya. Terlebih bagi lulusan SLTA. Fenomena yang menarik dalam potret pendidikan kita pasca UN adalah berburu sekolah favorit, mulai dari lulusan TK hingga SLTA. Bagi lulusan SD maupun SLTP, sekolah yang berstatus Standar Nasional (SBN), Sekolah Berstandar Internasional (SBI) maupun RSBI selalu menjadi idaman setiap siswa. Demikian juga dengan lulusan SLTA yang hendak menuju jenjang Perguruan Tinggi (PT).
Berstatus favorit, tentunya memiliki input dan output yang dapat dibanggakan di mata masyarakat. Di Perguruan Tinggi misalnya, penilaian terhadap performansi favorit dapat diukur dari keberhasilannya dalam mewujudkan misi yang tercermin dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya. Ketiga bentuk kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam bidang Pendidikan (academic), kegiatan dalam bidang Penelitian (research), dan kegiatan dalam bidang Pelayanan Masyarakat (Laporan EEDP, 1998). Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Webometrics Januari 2009 pada situs www.webometrics.info, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka menempati posisi teratas untuk lingkup Indonesia, yakni Gadjah Mada University (UGM), Institute of Technology Bandung (ITB), dan University of Indonesia (UI).


Favorit
Dalam perspektif Indonesia, dari sudut manakah sisi favorit dan tidaknya sebuah institusi pendidikan diukur. Barangkali jika kita flashback jauh ke belakang, nampak ada kesan yang berbeda antara ‘kualitas’ institusi pendidikan negeri dengan swasta. Di Perguruan Tinggi, keberadaan PTN selalu dielu-elukan oleh sebagian besar calon mahasiswa baru. Sementara PTS tidak lebih dari sekedar tong sampah tempat pembuangan limbah dan barang bekas. Namun sejalan dengan berjalannya waktu, pemahaman itu mulai memudar dengan munculnya PTS yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan PTN, bahkan lebih unggul.
Kriteria unggulan atau favorit setidaknya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah mulai dari visi misi, status akreditasi, kurikulum, penyelenggara pendidikan, tenaga pengajar, fasilitas, aktivitas kemahasiswaan, prestasi dan kualitas lulusan yang mampu bersaing di bidangnya, serta penilaian dari luar (public opinion). Akreditasi misalnya, jika mengacu pada UU RI No. 20/2003 Pasal 60 ayat 1 dan 3, standarisasi akreditasi meliputi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan perguruan tinggi, standar biaya dan standar penilaian yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala. Hendaknya standarisasi ini dilakukan secara ketat dalam setiap proses akreditasi, bukan hanya sekedar formalitas untuk menaikkan ratting lembaga pendidikan semata. Kriteria spesifikasi keahlian juga menjadi penting, artinya penilaian ke arah fakultas atau jurusan/program studi. Sekolah maupun PT favorit biasanya memiliki ciri khas tersendiri dalam hal jurusan/program studi. Namun demikian peserta didik biasanya hanya melihat dari segi peminat dan efek komersial (kesempatan kerja) dari jurusan/program studinya saja, sementara kompetensi yang dimilikinya diindahkan.
Dalam tradisi Jawa dikenal istilah bibit, bebet dan bobot. Memilih PT, memperhatikan ketiga aspek tersebut juga penting. “Bibit” perguruan tinggi. PTS kadang-kadang kurang diminati, namun jangan menutup mata bahwa justru perguruan tinggi yang mampu berdiri sendiri menandakan bahwa semangat, keteguhan dan cita-cita pendirinya terhadap majunya pendidikan benar-benar teruji. “Bebet”, lingkungan dan iklim pergaulan juga menjadi bagian yang penting dalam pendidikan. Selanjutnya adalah “bobot” atau kualitas perguruan tinggi. Pandangan kita terkadang terbutakan dengan prestasi sebuah perguruan tinggi yang top saja, sementara lupa dengan kemana pemikiran kita akan dibawa, karena disitulah visi dan misi akan tercapai.

Dilematis
Dapat masuk dan belajar di sekolah atau PT favorit adalah salah satu cita-cita dan impian bagi sebagian besarsiswa. Namun, impian itu bukan persoalan mudah jika melihat ketatnya persaingan dan mahalnya biaya pendidikan saat ini. SLTP/SLTA misalnya, keberadaan SBN atau SBI yang saat ini mulai menjamur, selalu menjadi ukuran sekolah unggulan. Namun demikian, keberadaannya tidak jarang justru dimanfaatkan sebagai lahan bisnis. Dalam sebuah survei pada sebuah SMA di Jakarta yang membuka kelas internasional, biaya masuk yang dikenakan pada siswa mencapai 25 juta pada tahun pertama dan kedua, dan 31 juta pada tahun berikutnya, belum termasuk uang semester (Kompas/26/4/2010).
Demikian juga dengan PT favorit. Tidak sedikit yang memanfaatkan momen ini layaknya lelang sebuah produk dagangan. Siapa yang berani menawar mahal, maka berhak memperoleh satu kursi di PT bergengsi tersebut. Istilah yang oleh sebagian orang populer dikenal dengan istilah “komersialisasi pendidikan” ini nampaknya bukan merupakan barang baru lagi dalam potret pendidikan kita, bahkan sudah menjadi budaya. Akibatnya adalah hampir dipastikan yang dapat mengenyam bangku pendidikan hanya kalangan menengah atas saja. Sekolah atau PT favorit bukan melulu dipenuhi oleh kalangan intelektual, tetapi lebih banyak didominasi oleh mereka yang berkantong tebal, meskipun kualitas kecerdasannya pas-pasan. Terlebih lagi ketika RUU BHP disahkan oleh DPR pada 17 Desember 2008, yang kemudian dianggap sebagai embrio lahirnya komersialisasi pendidikan di PT. Mahalnya biaya pendidikan itu bertolak belakang dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yaitu menyelenggarakan pendidikan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat luas melalui proses yang demokratis tanpa adanya diskriminasi.
Ditengah-tengah ketatnya kompetisi antar perguruan tinggi, tidak jarang dijumpai perguruan tinggi yang mengabaikan proses pendidikan. Bahkan berani menghalalkan segala cara untuk memperoleh sebanyak-banyaknya jumlah mahasiswa baru. Ironisnya, perguruan tinggi justru hanya menjadi mesin pencetak uang. Produk lulusan perguruan tinggi yang proses pendidikannya asal-asalan -bahkan akal-akalan- seperti ini cenderung tidak mampu menghasilkan output yang berkualitas. Belum lagi jika melihat angka pengangguran di Indonesia yang telah mencapai lebih dari empat puluh lima (45) juta orang, langkah yang harus ditempuh adalah mencari pendidikan yang baik dan bermutu dan dibutuhkan pasar, bukan hanya murah dan asal saja. Tetapi harus sejalan dengan potensi yang ada dalam diri kita, baik potensi akademik maupun ekonomi.
Melihat pentingnya pendidikan saat ini, pemerintah harus bertanggung jawab sepenuhnya atasterlaksananya pendidikan yang menyeluruh dan merata tanpa harus membedakan cluster, status sosial, miskin dan kaya, dan tidak disriminatif.
Semoga bermanfaat.